Ditengah situasi ekonomi politik bangsa ini yang terus  dideru gelombang Neoliberalisme dan semakin dilucutinya kedaulatan rakyat atas pengambilan keputusan kebijakan ekonomi politik di Indonesia. Sehingga menyebabkan munculnya berbagai konflik dan gerakan oposisi terhadap kebijakan-kebijakan tersebut yang berorientasi pada modal diantaranya program Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan  Materplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Tak ketinggalan Pula peran Militer yaitu TNI dan Aparat Kepolisian sebagai alat Legitimasi Negara untuk mengamankan Arus Modal serta mengawal kondusifitas dari perlawanan-perlawanan Rakyat dan tak segan melakukan tindakan brutal sebagai jalan terakhir demi keamanan semu.

Pandangan umum masyarakat indonesia sekarang ini bahwa untuk mengangkat derajat dan status sosial dalam bermasyarakat,  mencerdaskan kehidupan bangsa (sesuai dengan amanat UUD 1945), dan untuk menciptakan sumber daya manusia yang bermutu sehingga dapat diandalkan dalam memajukan bangsa harus dengan pendidikan. Pendidikan yang dimaksud tentunya pendidikan yang dapat di akses oleh seluruh anak bangsa dan  berkualitas pula. Namun yang menjadi permasalahan, pendidikan berkualitas sekarang  itu mahal. Yang bisa merasakan pendidikan hanya segelintir orang. Hanya orang-orang yang mempunyai uang banyak atau yang berkantong tebal dalam artian orang kaya. Ini adalah bentuk diskriminasi antara si kaya dan si miskin dalam kanca pendidikan sekarang ini.
Ujian nasional yang biasa di singkat UN adalah momok yang menakutkan bagi kebanyakan pelajar, siswa, pengajar dan guru-guru di indonesia. Standar nasional pendidikan selama ini sebagai penentuan batas kelulusan ujian nasional di tentukan berdasarkan kesepakatan antara pengambil keputusan saja. Batas kelulusan ditentukan sama untuk setiap mata pelajara. Padahal karakteristik mata pelajaran dan kemampuan peserta didik tidaklah sama. Hal itu tidak menjadi pertimbangan para pengambil keputusan pendidikan. Belum tentu dalam satu jenjang  pendidikan tertentu, tiap mata pelajaran memiliki standar yang sama sebagai standar minimum pencapaian kompetensi. Ada mata pelajaran yang menuntut pencapaian kompetensi minimum yang tinggi, sementara mata pelajaran lain menentukan tidak setinggi itu. Keadaan ini menjadi tidak adil bagi peserta didik, karena dituntut melebihi kapasitas kemampuan maksimalnya.