Hapus Ujian Nasioanal Didalam Sistem Pendidikan Nasional !!!

Ujian nasional yang biasa di singkat UN adalah momok yang menakutkan bagi kebanyakan pelajar, siswa, pengajar dan guru-guru di indonesia. Standar nasional pendidikan selama ini sebagai penentuan batas kelulusan ujian nasional di tentukan berdasarkan kesepakatan antara pengambil keputusan saja. Batas kelulusan ditentukan sama untuk setiap mata pelajara. Padahal karakteristik mata pelajaran dan kemampuan peserta didik tidaklah sama. Hal itu tidak menjadi pertimbangan para pengambil keputusan pendidikan. Belum tentu dalam satu jenjang  pendidikan tertentu, tiap mata pelajaran memiliki standar yang sama sebagai standar minimum pencapaian kompetensi. Ada mata pelajaran yang menuntut pencapaian kompetensi minimum yang tinggi, sementara mata pelajaran lain menentukan tidak setinggi itu. Keadaan ini menjadi tidak adil bagi peserta didik, karena dituntut melebihi kapasitas kemampuan maksimalnya.


Sejarah Singkat Ujian Nasional

            Jika kita melihat kembali sejarah perjalanan sistem pendidikan nasional khususnya dalam hal evaluasi, Indonesia sebenarnya telah menerapkan teknik evaluasi yang berganti-ganti dari masa ke masa. Pada tahun 1950-1960-an Indonesia menerapkan Ujian Penghabisan. Tahun 1965-1971 menjadi Ujian Negara. Kemudian tahun 1972-1979 ujian dilaksanakan oleh sekolah masing-masing. Tahun 1980-2000 dilakukan Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional. Baru pada tahun 2001-2004 berlaku Ujian Akhir Nasional yang selanjutnya pada tahun 2005 berganti nama menjadi Ujian Nasional (UN).

Masalah Yang Diakibatkan Ujian Nasional
           
            Berdasarkan notulensi kajian diskusi kritis ujian nasional  oleh beberapa anggota dari organisasi forum komunikasi siswa progresif (catatan: salah satu organ siswa yang menolak penerapan ujian nasional) pada bulan maret 2013 :Ujian nasional yang biasa di singkat UN adalah momok yang menakutkan bagi kebanyakan pelajar, siswa, pengajar dan guru-guru di indonesia. Standar nasional pendidikan selama ini sebagai penentuan batas kelulusan ujian nasional di tentukan berdasarkan kesepakatan antara pengambil keputusan saja. Batas kelulusan ditentukan sama untuk setiap mata pelajara. Padahal karakteristik mata pelajaran dan kemampuan peserta didik tidaklah sama. Hal itu tidak menjadi pertimbangan para pengambil keputusan pendidikan. Belum tentu dalam satu jenjang  pendidikan tertentu, tiap mata pelajaran memiliki standar yang sama sebagai standar minimum pencapaian kompetensi. Ada mata pelajaran yang menuntut pencapaian kompetensi minimum yang tinggi, sementara mata pelajaran lain menentukan tidak setinggi itu. Keadaan ini menjadi tidak adil bagi peserta didik, karena dituntut melebihi kapasitas kemampuan maksimalnya.

Sejarah Singkat Ujian Nasional

            Jika kita melihat kembali sejarah perjalanan sistem pendidikan nasional khususnya dalam hal evaluasi, Indonesia sebenarnya telah menerapkan teknik evaluasi yang berganti-ganti dari masa ke masa. Pada tahun 1950-1960-an Indonesia menerapkan Ujian Penghabisan. Tahun 1965-1971 menjadi Ujian Negara. Kemudian tahun 1972-1979 ujian dilaksanakan oleh sekolah masing-masing. Tahun 1980-2000 dilakukan Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional. Baru pada tahun 2001-2004 berlaku Ujian Akhir Nasional yang selanjutnya pada tahun 2005 berganti nama menjadi Ujian Nasional (UN).

Masalah Yang Diakibatkan Ujian Nasional
           
            Berdasarkan notulensi kajian diskusi kritis ujian nasional  oleh beberapa anggota dari organisasi forum komunikasi siswa progresif (catatan: salah satu organ siswa yang menolak penerapan ujian nasional) pada bulan maret 2013:
  • Ujian nasional sangat diskriminatif karena kondisi siswa dan sekolah yang sangat berbeda/beragam karena faktor geografis, budaya, dan sosial ekonominya. Tetapi siswa-siswi diperlakukan dan dituntut untuk mencapai target yang sama.
  • Ujian nasional lebih menekankan kepada kepentingan politik pemerintah dari pada kepentingan siswa. Seharusnya yang diutamakan adalah menjalankan proses pendidikan ilmiah, akses yang mudah, sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, dan guru-guru yang berkualitas.
  • Ujian nasional mengganggu tumbuh kembang para siswa karena di dalam persiapannya ada proses yang tidak wajar bahkan tidak manusiawi, dengan penuh tekanan, menciptakan suasana khawatir dan takut, serta ancaman kekerasan.
  • Ujian nasional tidak menghargai partisipasi anak karena sementara anak mengalami tekanan kejiwaan, menteri, bupati, kepala dinas pendidikan, dan kepala sekolah bergembira dengan angka-angka kelulusan. Selayaknya anak dihargai dan didengar pendapatnya.
Ujian nasional pada dasarnya bertentangan dengan hakekat, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional seperti yang tertuang dalam UU Sisdiknas No. 29 tahun 2003. Apalagi secara konstitusional landasan penerapan ujian nasional kontradiktif dengan UU Sisdiknas. Ujian nasional bahkan tidak mempengaruhi peningkatan kualitas pendidikan malah semakin mengkerdilkan pendidikan menjadi sebatas persiapan lulus ujian. Ujian nasional tidak mendukung terciptanya suasana pembelajaran yang mampu mendorong peserta didik secara aktif mengembangkan dirinya.

            Ujian nasional juga  selalu menghabiskan anggaran yang tidak sedikit baik di tingkat pusat, daerah maupun sekolah. Untuk UN tahun 2013 yang selesai beberapa bulan yang lalu  dibulan April. Pemerintah pusat menganggarkan ujian nasional yang diambil dari APBN sebesar 644,27 milyar yang digunakan untuk pembuatan soal, percetakan, penggandaan, dan pendistribusian soal-soal UN (sedikit catatan lembar LJUN ditahun 2013  kualitasnya sangat buruk, mudah sobek jika di hapus, begitupun dengan  naska soalnya tidak jelas, buram seperti hasil foto copy kebanyakan). Masing-masing pemerintah daerah juga mengeluarkan anggaran dari APBD sebesar 10 milyar yang katanya digunakan untuk persiapan UN, biaya operasional pengawasan dan pengawalan UN baik untuk guru-guru, pengawas indefenden maupun aparat kepolisian dan dari pihak sekolah juga pasti menyiapkan dan mengeluarkan anggaran yang nilainya juga sampai jutaan untuk konsumsi, transportasi, uang saku guru yang mengawasi ujian dan juga polisi. Kemudian dana anggaran UN 2014 yang telah di setujui oleh Komisi X DPR RI awal pekan ini sekitar Rp600 miliar. Dana yang begitu banyak dan berpotensi untuk di korupsi oleh pihak tertentu dari kemendikbud.

            Karena banyaknya dana yang digelontorkan pada pelaksanaan UN, tujuan UN yang seharusnya adalah untuk mempertahankan semangat belajar dan menanamkan nilai kejujuran ternyata justru menyimpang dari tujuan tersebut dan beralih fungsi untuk memenuhi kepentingan segelintir orang atau pemuas kebutuhan populeritas dan finansial lembaga dan orang-orang yang terkait dengannya khususnya para kapitalis. Kepentingan-kepentingan tersebut antara lain dimulai dari para birokrat kemendikbud, bupati yang ingin dianggap berhasil membangun pendidikan, lembaga yang terlibat dalam penggandaan soal memiliki kepentingan, yang mecetak memiliki kepentingan, bisnis bimbel memiliki kepentingan, penerbit buku soal-soal ujian (Pihak Intan Pariwara dan EKSIS) memiliki kepentingan dan masih banyak lagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Akhirnya permasalahan, kisruh dan carut marut UN seperti anggaran UN hasil penggelembungan tak dicairkan, permasalahan tender dari pihak pembuat soal. Kemudian banyaknya kecurangan-kecurangan, ketidak jujuran, masalah sosial, generasi muda yang frustasi hingga bunuh diri, semuanya menjadi selingan dan angin lalu. UN terus dilaksanakan tahun ketahun padahal sudah gagal dengan alasan proses perbaikan. Slogan Ujian Nasional “prestasiyes, jujur harus” sebatas isapan jempol saja. Keberadaan polisi di sekolah dan CCTV di ruang ujian di beberapa daerah semakin memperburuk citra bangsa dan mencederai pendidikan itu sendiri, para siswa dan guru-guru pendidik indonesia deberlakukan seperti penipu yang tidak di percaya lagi. Mau di bawa kemana pendidikan negri ini ? kejujuran di benturkan dengan berbagai kepentingan dan uang, akibatnya kejujuran rapuh dan mati suri. Jika terus begini bangsa ini akan rusak dan semakin suram kedepanya. Generasi masa depan akan menjadi generasi sampah yang tidak bisa di andalkan, pembenar kecurangan untuk mencapai segala keinginan.

S o l u s i
           
            HAPUS UJIAN NASIONAL DIDALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL !!! ciptakan sistem evaluasi baru yang lebih ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan demi efektifitas pendidikan bangsa ini. Permasalahan ini harus di selesaikan, dan babat habis !!! buka logika kita mana mungkin sekolah yang tidak mempunyai fasilitas memadai, tidak ada listrik, komputer, ruang laboraturium, dan kekurangan guru bisa di samakan dengan sekolah yang mempunyai fasilitas lengkap. Pendataan sekolah-sekolah mulai dari pasilitas, guru dan sebagainya sudah cukup untuk memetakan seperti apa pendidikan Indonesia. Serahkan pendidikan kepada ahlinya ! siapa ?: adalah guru di sekolah. Guru yang berhak menilai bahwa siapa yang berhak lulus dari sekolah.

            Cukup sudah kita bercermin kepada angka-angka hasil UN yang tidak ada gunanya seolah penentu kecerdasan padahal penuh kekosongan. Percayakan saja pada pendataan dan penilaian sekolah berkualitas mulai dari fasilitas, guru dan tenaga kependidikannya.

Post a Comment

0 Comments