Hari HAM Sedunia: Perjuangan Hak Asasi Manusia Untuk Demokrasi Sejati

Setiap Manusia Berhak mendapatkan Hak-haknya untuk keberlangsungan hidupnya dan kemerdekaan sejati tanpa penindasan, penghisapan dan eksploitasi manusia atas manusia lainnya. Pemenuhan  Hak Asasi Manusia (HAM) adalah cerminan dari kehidupan berdemokrasi sejati yang terwujud dalam tatanan masyarakat dikarenakan tak ada demokrasi tanpa pemenuhan HAM itu sendiri atau HAM tidak mungkin eksis di suatu negara yang bersifat totaliter, namun sebaliknya negara  yang demokratis pastilah menjamin eksistensi  HAM. Suatu negara belum dapat dikatakan Demokratis apabila tidak menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).

Gagasan mengenai hak asasi manusia (HAM) mulai muncul sejak adanya gagasan mengenai hukum alam (natural law). Berdasarkan teori hukum alam, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh seluruh ummat manusia pada setiap waktu dan semua tempat yang didapatkan dengan keberadaannya sebagai manusia. Di dalamnya termasuk hak untuk hidup, kemerdekaan, dan kepemilikan yang diperkenalkan oleh John Locke. Hak-hak ini tidak membutuhkan pengakuan, baik dari pemerintah atau dari sistem hukum manapun, karena hak-hak ini bersifat universal. Konsep ini terus berkembang dan mendapatkan pendapat pro dan kontra dari berbagai kalangan, namun konsep awal mengenai HAM tetap menjadi prinsip dasar dalam diskursus mengenai HAM sampai saat ini.  Sedangkan Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Perjuangan Hak Asasi Manusia

Perjuangan Untuk menegakkan HAM telah lama berlansung sejak beberapa abad lalu. HAM dahulu di perjuangkan untuk membatasi kekuasaan Raja yang semena-mena terhadap rakyatnya. Titik awal perjuangan HAM pada abad ke-13, ditandai dengan penandatanganan Magna Charta di Inggris oleh Raja John Lockland pada tahun 1215. Para pakar Eropa sepakat bahwa piagam tersebut merupakan awal perjuangan hak asasi manusia walaupun isinya memberi jaminan perlindungan terhadap kaum bangsawan dan gereja.

Setelah penandatanganan Magna Charta, perjuangan HAM terus berlanjut dengan melalui Petition of Rights, Habeas Corpus Act, Bill of Rights, Declaration of Independence of The United States, dan Declaration des Droits de L'homme et du Citoyen. Pada tahunn 1946 setelah perang dunia ke II, Piagam Hak Asasi Manusia (HAM) di susun oleh 18 Anggota Negara yang tergabung dalam perserikatan bangsa-bangsa (PBB) untuk membentuk komisi HAM ( Commission Of human rights ). Sidang PBB pada 10 Desember 1948 menghasilkan Universal Declaration Of Human Rights atau pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia terdiri dari 30 pasal. Hakekat dari 30 pasal tersebut adalah standar nilai kemanusiaan yang berlaku bagi siapa pun, dari kelas sosial dan latar belakang primordial apa pun, serta bertempat tinggal di mana pun di muka bumi ini. Semua manusia adalah sama. Seluruh kandungan nilai-nilainya berlaku untuk semua. Oleh karna itu setiap tanggal 10 desember diperingati sebagai hari Hak Asasi manusia. Namun Momentum 10 Desember bagi rakyat  bukan hanya sekedar mengingatkan kembali pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right) mengakui hak setiap orang diseluruh dunia, namun lebih dari itu menjadi momentum untuk menggugat dan menuntut pemerintah (negara) memenuhi apa yang tertuang dalam deklarasi tersebut.

Mengkampanyekan HAM Untuk Demokrasi

HAM harus ditempatkan sebagai rambu-rambu yang akan menuntun jalan kita menuju negara yang lebih demokratis, sesuai semangat awal perjuangan reformasi. Tuntutan gerakan reformasi saat itu agar kekuasaan mengakomodasi pernghormatan HAM berhasil memaksa dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang isinya bukan hanya memuat Piagam Hak Asasi Manusia, tetapi juga memuat amanat kepada Presiden dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara untuk memajukan perlindungan HAM, termasuk mengamanatkan untuk meratifikasi instrumen-instrumen HAM Internasional. Sebagai turunan dari Ketetapan MPR tersebut, maka disahkanlah UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tanggal 23 Sepetember 1999. Saat ini, setelah 16 tahun berselang, kita pantas mempertanyakan sejauh mana komitmen negara dalam memenuhi kewajiban generiknya. Memang jika ditinjau secara konsepsi dan mekanisme, negara kita telah memiliki instrumen dan regulasi untuk memenuhi kewajiban itu. Namun, kadangkala kita lupa, bahwa pemenuhan kewajiban generik negara dalam bidang HAM hanya akan maksimal jika dilaksanakan dalam bingkai negara yang benar-benar demokratis. Ruang demokrasi yang terbuka saat ini seharusnya berdampak pada kemajuan HAM, tetapi karena kekuatan pembaharu gagal memanfaatkannya (belum ada persatuan dalam makna yang strategis), ruang itu akhirnya diisi oleh kekuatan konservatif yang pro status quo yang tentu saja berpotensi melemahkan demokrasi.

Tuntaskan Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM dinegara ini sudah tak terhitung banyaknya, sama-sama kita ketahui bagaimana Rezim Diktator Orde Baru membangun pondasi kekuasaannya dan di perkokoh oleh rezim setelahnya sampai pada Rezim yang berkuasa saat  ini Jokowi-Jk, ribuan bahkan jutaan nyawa dikorbankan. Kasus peristiwa Pembantaian Massal 1965 (Genosida), Peristiwa Talangsari-Lampung 1989, Peristiwa Tanjung Priok, Haur Koneng, Operasi Militer (DOM) Aceh, Papua, Tragedi Trisakti, Tragedi semanggi I dan II, Kasus Wasior dan Wamena (2001 dan 2003), penembakan Petrus dan masih banyak  lagi termasuk pembunuhan aktivis buruh Marsinah, Udin wartawan Bernas, Munir Aktivis HAM, dan pelanggaran HAM lainya seperti maraknya perampasan tanah terhadap rakyat, penggusuran terhadap kaum miskin perkotaan sampai pada tindakan refresif aparat kepolisian terhadap massa yang melalkukan aksi demonstrasi.


Dalam Lingkup Makassar-sekitarnya sendiri banyak kita menemui kasus-kasus pelanggaran HAM. Seperti yang belum lama terjadi kasus Fadli Rahim seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pariwisata Kab. Gowa. Korban dikriminalisasi oleh Bupati Gowa karena mengkritik Pemerintah Daerah Gowa melalui Group LINE. Di sektor pendidikan, kasus Algazali Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Stikes Mega Rezky Makassar yang menuntut transparansi pengelolaan anggaran di kampus, justru dijawab dengan Surat Keputusan Drop Out, kasus Ahmad Riadi, Syam Ali Mangkona dan Adiatma yang melakukan aksi menolak kebijakan Walikota Makassar terkait  penganggaran sendok makan sebesar 1 (satu) Milyar Rupiah. Massa aksi mendapat tindakan represif yang diduga keras dilakukan oleh Preman peliharaan Walikota Makassar, dan terakhir kasus yang menimpa Faris Mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi UNM Gunung sari, dikriminalisasi dan dituduh melakukan pemanahan terhadapa Wakil Kepala Polrestabes Makassar, AKBP Totok Lisdianto.

Belum lagi, kasus-kasus kekerasan aparat kepolisian terhadap warga sipil, seperti kekerasan dalam penanganan aksi-aksi demonstrasi penolakan penaikan harga BBM akhir tahun 2014 yang berlanjut dengan kriminalisasi aktivis mahasiswa Ikhwan Kaddang dan kawan-kawan. Demikian pula, penyerangan puluhan oknum brimob terhadap warga sipil atas nama Manna Sibung, yang ironisnya adalah warga sipil yang termasuk golongan berkebutuhan khusus atau difabel, dan kasus-kasus kekerasan aparat yang telah memakan banyak korban di sepanjang tahun 2014 sampai tahun 2015 yang tak kunjung mendapatkan penyelesaian yang transparan dan adil.

Dalam lingkup pendidikan sendiri khususnya perguruan tinggi juga marak terjadi pelanggaran HAM sebagai buah hasil penddikan yang berorientasi pada mekanisme pasar atau leberalisasi jasa pendidikan. Bukan rahasia umum lagi maraknya kekerasan akademik yang bernapaskan pelanggaran HAM dilakaukan oleh pihak birokrasi kampus seperti pungutan liar, fasilatas penunjang proses perkuliahan yang tidak memadai, refresif terhadap mahasiswa, Drop Out, Skorsing, tranfaransi UKT BKT sampai pada pelarangan terhadap mahasiswa untuk berorganisasi diluar kampus, ini jelas telah melanggar Undang-undang yang mengatur Kebebasan Berserikat atau berorganisasi dan menyampaikan pendapat di muka umum.

Isu-isu yang penulis paparkan di atas hanya sebagian kecil sampel yang bisa diperjuangkan di hari HAM. Tentu saja isu sektor lain, seperti kesehatan dan pertanian juga layak untuk diusung, karena di sektor-sektor inilah masyarakat marginal sangat membutuhkan jaminan perlindungan dari negara.

Menguatkan Demokrasi

Setiap perubahan dalam pengalaman sejarah kehidupan bernegara selalu melibatkan kekuatan rakyat yang bersatu. Semua elemen yang berkepentingan dengan perjuangan  multisektor di atas, baik para korban maupun keluarga korban serta para pemerhati dan pegiat HAM saat ini memiliki momentum untuk menyatukan diri. Dengan demikian harapan akan efektifitas perjuangan HAM dapat terwujud, tentu saja sesuai dengan saluran-saluran demokratis yang tersedia. Kondisi kenegaraan kita dimana kekuasaan sedang mengalami krisis kepercayaan seperti saat ini harus dijadikan momentum untuk mendorong isu-isu HAM ini sekaligus mendorong perubahan ke arah perwujudan tatanan negara yang lebih demokratis. Yang harus diingat, bahwa gagasan memajukan HAM tidak boleh terisolir secara elitis, tetapi harus jadi bagian dari totalitas energi gerakan untuk menguatkan demokrasi.

Solidaritas sesama korban pelanggaran HAM maupun antara keluarga korban, dengan para pegiat HAM, mahasiswa, lingkar perlawanan rakyat dan gerakan pro demokrasi sepertinya menjadi kebutuhan mendesak. Kekisruhan di tingkat kenegaraan memiliki potensi ber-dialectica ke arah terciptanya rezim otoriter baru. Menurunnya tingkat kepercayaan terhadap penguasa, bisa jadi pertanda awal akan lahirnya kemiskinan kekuasaan yang bisa mengakibatkan represi demi mempertahankan status quo.

            Perjuangan HAM adalah bagian penting dan tak terpisahkan dengan perjuangan demokrasi. Tentu kita tidak ingin perkembangan HAM melambat justru di saat semua konsepsi, mekanisme, perangkat, serta institusi untuk mengembangkannya telah ada. Dan jika negara sedikit demi sedikit telah melaksanakan kewajiban generiknya dalam menghormati, melindungi, dan memajukan HAM, maka kita pun harus optimis akan terwujudnya negara Indonesia yang benar-benar demokratis di masa datang.

Post a Comment

0 Comments