Menjaga Independensi KKPMB Menjelang Tahun Politik 2019

Menjelang tahun politik pemilu Legislatif dan Presiden 2019 yang tinggal beberapa bulan lagi membuat suasana politik nasional sampai ke daerah semakin memanas. Partai politik sebagai kendaraan politik telah melakukan Berbagai manufer politik untuk menggalang dukungan calon tertentu mulai dari pencitraan dengan menggunakan sintemen agama, memanfaatkan moment tertentu untuk menarik simpati massa, sampai pada kampanye hitam dengan saling menggembosi, menggoreng isu tertentu untuk menjatuhkan lawan politik. Namun itulah wajah konstelasi politik di Indonesia yang tanpa prinsip, fundamentalis mendadak liberal dan liberal mendadak fundamentalis. Para Intelektual berlagak bego dengan mengkategorikan partai Allah dan partai setan tak lain untuk memobilisasi dukungan, dan masih banyak lagi.

Tak ketinggalan di Polewali mandar, daerah yang menyandang nama kampung malaqbi. Ungsur partai politik berbondong-bondong melakukan penjaringan calon legislative. Yang tua sampai yang muda pun ikut terjaring yang jelas punya modal, kompetensi dan track record urusan belakang.  Maka jangan heran jika ada  keluarga ataupun satu kampung mendadak baik dan rajin  kemasjid, dari yang cuek mendadak peduli hiperaktif terhadap semua persoalan yang ada.

Karukunan Keluarga Pelajar Mahasiswa Batetangnga (KKPMB) sebagai ungsur kelompok Mahasiswa yang punya posisi tawar di desa Batetangnga tidak dinafikkan menjadi sasaran empuk untuk di Infiltrasi oleh kepentingan politik praktis.

Menurut teori sistem politik oleh David Easton bahwa mahasiswa berada dalam level infra structure. Karena mahasiswa berada dalam level infra structure, dan kaum intelektual yang memahami idealitas secara teoritis maka mahasiswa memiliki tanggungjawab moral untuk berkontribusi terhadap masyarakat.

Artinya, jika di hubungkan dalam teori politik, maka mahasiswa dapat dikategorikan satu elemen yang mengisi proses input politic (baca proses input politik). Proses input politic yang dilakukan Mahasiswa bisa berupa mengkritisi kebijakan, mengkritisi prilaku elit politik, dan mengkritisi fenomena politik jika ditemukan kesalahan. Karena secara fungsi memberikan input politic dan berada dalam level infra-strukture maka mahasiswa secara ideal menjaga jarak dengan elite politic yang berada dalam level supra structure.

Namun realitas dilapangan  berkata lain. Mahasiswa dalam momentum politik justru terkotak-kotakkan dalam merespon isu padahal ditinjau dari sisi kuantitas sangat banyak. Akhirnya berbagai kelompok mahasiswa tidak tekonsolidasikan dan mengkritisi isu yang berbeda satu sama lain, ini kecenderungan yang parsial.

Apa yang harus dilakukan mahasiswa dan kkpmb khususnya ?

Hal yang harus dilakukan adalah Mahasiswa khusunya KKPMB diera silent majority dan dalam momentum tahun politik adalah menjaga jarak dengan elite politic tanpa kompromi. Selain proses penjagaan jarak tersebut adalah karena dorongan secara moril idealisme dan independensi yang menjadi krusial pun adalah jangan sampai gerakan mahasiswa yang saat ini menjadi parsial dan terpecah dimanfaatkan oleh mereka para elite politic dalam menaikan dan menurunkan isu politik.

Kita butuh kesimpulan sebagai langkah taktis dan strategis dalam menyongsong momentum politik kedepan. Bahwa negara kita masih dalam fase perjuangan demokratik, tentu pemilu masih membutuhkan pembaharuan konsep.

Ketika kita berkesimpulan pemilu adalah mekanisme politik yang masa berlakunya lama kedepan. Karena pemilu di Indonesia masih dalam fase proses. Pertanyaannya bagimana kita sebagai mahasiswa khusunya KKPMB harus memandang ini ?

Hal ini sebenarnya masih butuh di diskusikan Panjang lebar, sebab point-point independensi yang tertera dalam AD/ART KKPMB perlu ditambah untuk mempertegas garis demarkasi dalam menjalankan organisasi khusus menjelang moment politik. Intinya, berupaya pada posisi dimana kita tidak terikat dengan pihak manapun. Artinya keberadaan kita adalah mandiri. tidak mengusung kepentingan pihak tertentu dan tidak terlibat dalam politik praktis.

Itu adalah point dasar, dalam hal ini tentu kita ikut mengawasi momentum politik sehingga berjalan dengan baik. Namun karena posisi KKPMB saat ini “silent majority”, parsial karena tidak pernah terkonsolidasikan, bagi penulis respon yang tepat adalah cukup dengan menjaga Independensi KKPMB.

Catatan: Artikel ini sebelumnya pernha dimuat di blog KKPMB

Post a Comment

0 Comments